Pengambilan Keputusan Direksi Dalam Manajemen Sistem Perekrutan Pegawai Perusahaan Daerah Ditinjau dari Aspek Hukum

Abstract

Penelitian ini membahas pertimbangan hukum dalam pengambilan keputusan oleh direksi dalam manajemen sistem perekrutan pegawai perusahaan daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan dalam mengambil keputusan oleh direksi dalam manajemen sistem perekrutan pegawai perusahaan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang fokus kepada penerapan peraturan berkenaan dengan BUMD dan Kewenangan Pemerintah Kota Medan dan Perusahaan Daerah. Penelitian ini juga membahas peran direksi dalam pengelolaan perusahaan daerah dan pentingnya perekrutan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Berdasarkan PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD, direksi memiliki tanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi memiliki kebijaksanaan dalam memimpin perusahaan, dengan mengurus pengaturan dan tata tertib serta cara menjalankan pekerjaan tersebut. Perusahaan berhak membuat aturan dalam hal manajemen pegawai, dan direksi memiliki kewenangan untuk mengatur tata tertib dan cara menjalankan perusahaan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Perekrutan pegawai perusahaan daerah harus dilakukan berdasarkan pertimbangan hukum yang mendasari pelaksanaan kegiatan perusahaan. Direksi memiliki kendali atas kebijaksanaan dalam pimpinan perusahaan daerah dan memiliki wewenang dalam pengangkatan dan pemberian status pegawai. Proses rekrutmen pegawai dimulai dari analisis jabatan, uraian jabatan, persyaratan jabatan, penilaian jabatan, dan penggolongan jabatan. Direksi harus menjalankan tugasnya secara mandiri dan independen, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Kesimpulannya, direksi memiliki