TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELIMPAHAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KECAMATAN BAHOROK KABUPATEN LANGKAT

GINTING, STEVEN JAYA, 1603010015 (2020) TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELIMPAHAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KECAMATAN BAHOROK KABUPATEN LANGKAT. Skripsi thesis, UNIVERSITAS QUALITY.

	Text COVER.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (2MB)
	Text ABSTRAK.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (152kB)
	Text BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (228kB)
	Text BAB II.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (328kB)
	Text BAB III-V.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution. Download (1MB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (48kB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dalam perjalanan waktu serta seiring dengan perubahan di bidang politik pemerintahan, wewenang dan peranan district dikurangi dan sebagian diserahkan kepada onder district, kecamatan pengganti nama dari onder district, ditetapkan sebagai wilayah administratif yang menjalankan asas dekonsentrasi. Sedangkan district atau kawedanan mengalami likuidasi ataupun akhirnya mengalami metamorfosis dalam hal kedudukan dan wewenangnya dalam bentuk lembaga pembantu bupati atau walikota. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui: Studi Kepustakaan, Studi Dokumentasi, dan Studi Lapangan (Field Study). Teknis analisis data yang dilakukan yaitu data dikumpulkan, maka selanjutnya data akan dipadukan, digambarkan dalam bentuk uraian kalimat dengan memberikan interpretasi/penafsiran berdasarkan hasil wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan sampel dari objek penelitian yang ada. Bahwa pengaturan pendelegasian/pelimpahan kewenangan bupati kepada camat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, secara umum, dan dilihat menurut Peraturan Bupati Langkat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, dalam pelaksanaan dan tanggungjawab harus sesuai aturan hukum yang berlaku. Bahwa pelaksanaan pendelegasian/pelimpahan kewenangan dari Bupati Langkat kepada Camat Bahorok, terlaksana sebagaimana mestinya, sesuai dengan porsi tentang perizinan dan non-perizinan. Alangkah baiknya pelaksanaan pendelegasian/pelimpahan kewenangan dari Bupati Langkat kepada Camat Bahorok, dengan porsi tentang perizinan dan non-perizinan. Dapat di sosialisasikan kepada masyarakat luas, agar masyarakat luas didorong untuk memperoleh izin mendirikan bangunan dan bagi pemerintahan daerah menambah pendapatan daerah.

Actions (login required)

View Item