IMPLEMENTASI UNDANG–UNDANG NOMOR: 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)DI DESA SEMPAJAYA KECAMATAN BERASTAGI KABUPATEN KARO

PINEM, RIZA TERANGTA STEPANUS, 1503010019 (2020) IMPLEMENTASI UNDANG–UNDANG NOMOR: 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)DI DESA SEMPAJAYA KECAMATAN BERASTAGI KABUPATEN KARO. Skripsi thesis, UNIVERSITAS QUALITY.

	Text COVER.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (1MB)
	Text BAB II.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (1MB)
	Text BBA III-V.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution. Download (1MB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (1MB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah struktur pemerintahan desa agar secepatnya di sesuaikan dengan peraturan Perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, agar pemerintahan desa dapat berjalan secara Demokratis, Transparan dan Akuntabel. Dalam pelaksanaannya ada sejalan dengan aspirasi dari masyarakat dan ada yang tidak sejalan pula untuk dapat di akomodir oleh Kepala Desa Dan Badan Permusyaratan Desa (BPD), yang kemudian akan menjadikan desa menjadi desa dengan pemerintahan yang baik dan berkembang, perlu pemerintahan yang sejalan dengan aturan-aturan yang berlaku dan sesuai dengan aspirasi masyarakat di desa. Metode Penelitian ini adalah penelitaian normatif empiris, dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang terjadi terkait tugas dan fungsi dari keberadaan BPD di desa Sempajaya di Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo. Pelaksanaan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa yang dinilai masih minim, tentu saja tidak dapat dilepaskan dari sejumlah faktor yang mempengaruhinya antara lain anggaran operasional untuk melakukan tugas dan fungsi sangat sedikit dibandingkan dengan operasional kepala desa, hal ini berdasarkan hasil penelitian dengan beberapa aparatur desa dan anggota BPD di Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo. Untuk menghindari penyalagunaan tugas dan kewenangan baik kepala desa dan BPD, agar pelaksanaan tugas dan kewenangan dapat diketahui oleh masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan, karena BPD sebagai lembaga permusyawaratan Desa menjadi salah satu penampung aspirasi masyarakat yang berasal dari setiap bagian dari desa.

Actions (login required)

View Item