PERTANGGUNGJAWABAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PELAKSANAAN TUGAS MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 6 TAHUN 2010 (STUDI KASUS DI KABUPATEN KARO)

SEMBIRING, HENGKY PUTRA, 1603010010 (2020) PERTANGGUNGJAWABAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PELAKSANAAN TUGAS MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 6 TAHUN 2010 (STUDI KASUS DI KABUPATEN KARO). Skripsi thesis, UNIVERSITAS QUALITY.

	Text COVER.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (6MB)
	Text ABSTRAK.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (6MB)
	Text BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (6MB)
	Text BAB II.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (6MB)
	Text BAB III-V.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution. Download (6MB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (6MB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui; 1) Untuk mengetahui apa saja tanggung jawab Satpol PP dalam pelaksanaan tugas menurut permendagri nomor 6 tahun 2010 (studi kasus di Kabupaten Karo). 2) Untuk mengetahui Faktor apa saja yang menjadi kendala satuan polisi pamong praja dalam pelaksanaan tugas menurut permendagri nomor 6 tahun 2010. Dan 3) untuk mengetahui apakah implementasi penegakan Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Karo sudah terlaksana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2010. Dalam penelitian ini penulis memilih metode penelitian dengan pendekatan penelitian kualitatif, penelitian ini termasuk penelitian norrmatif (kepustakaan). Penelitian ini penulis hanya menggunakan sumber penelitian hukum normatif data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang lebih akurat peneliti menggunakan motode penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), (dokumentasi) dan observasi (pengamatan). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan tugas Satpol PP dalam melaksanakan tugas di Kabupaten Karo berjalan dengan Cukup Baik, dimana dalam melaksanakan tugas Satpol PP cukup mampu menjalan fungsinya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tugas Satpol PP dalam membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan, bidang-bidang pemerintahan, bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban, dan sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Faktor-faktor yang menjadi kendala satuan polisi pamong praja dalam pelaksanaan tugas adalah kelembagaan, sumber daya manusia, jaringan kerja dan lingkungan yang belum kondusif. Dan Satpol PP Kabupaten Karo sudah menerapkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini dapat dilihat dari setiap anggota Satpol PP melaksanakan tugasnya akan ada pelaporan kepada Bupati/Walikota kepada Gubernur dan dari Bupati akan diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Actions (login required)

View Item