TINJAUAN YURIDIS TENTANG KERJASAMA PEMERINTAHAN DESA DENGAN PIHAK KETIGA DI DESA JERAYA KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN KARO

GINTING, BENDRALMI OKTAVIANI, 1603010001 (2020) TINJAUAN YURIDIS TENTANG KERJASAMA PEMERINTAHAN DESA DENGAN PIHAK KETIGA DI DESA JERAYA KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN KARO. Skripsi thesis, UNIVERSITAS QUALITY.

[img] Text
COVER.pdf
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (5MB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (945kB)
[img] Text
BAB I.pdf
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (937kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (937kB)
[img] Text
BAB III-V.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (937kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (937kB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Fenomena dalam kerjasama pemerintahan desa dengan desa lainnya pada umumnya sudah biasa dilaksanakan, tetapi kerjasama pemerintahan desa dengan pihak ketiga, sangat minim sekali bahkan sampai ada desa yang tidak terbuka bai orang yang berasal dari luar desa. berdasarkan kerjasama yang dilakukan antara pemerintahan desa dengan pihak ketiga tentu menguntungkan kedua belah pihak, khususnya pihak pemerintahan desa dalam pembangunan desa, tetapi kerjasama terebut jarang terprogramkan sehingga masyarakat desa tidak tauh apa yang terjadi pada desanya, tidak seperti pada umumnya program-progam kerja desa untuk setahun yang selalu ditampilakan di depan umum. Pengaturan kerjasama pemerintahan desa dengan pihak ketiga dalam pembangunan desa telah diatur dalam Pasal 1 ayat (7) dan Pasal 2 Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang kerjasama antar desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 96 Tahun 2017 tentang tata cara kerja sama desa di Bidang Pemerintahan Desa, serta khususnya desa jeraya di kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo dimana ada Peraturan Bupati Karo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian dana Desa Setiap Desa Kabupaten karo. Desa jeraya merupakan salah satu desa yang terkena dampak abu vulkanik gunung sinabung, dimana sebagian besar masyarakatna di ungsikan oleh pemerintah setempat demi keamanan dan keselamatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif. dengan menggunakan metode analisis yuridis-kualitatif. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif: Selain bantuan dana desa tersebut dari pemerintahan kabapaten karo, desa jeraya membina hubungan kerjasama dengan pihak ketiga, seperti halnya kerjasama antara desa teangga juga dengan pihak ketiga. Bentuk Kerjasama pemerintahan desa dengan pihak ketiga yang dimaksud adalah seperti lembaga- lembaga formal dan non-formal seperti (dibidang Lembaga Pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat), Badan Hukum seperti (Yayasan, Perseroan Terbatas, Koperasi), dan Perorangan seperti masyarakat yang memiliki lahan pertanian atau industri rumah tangga, dan lainnya. Namun kerjasama tersebut jarang di publikasihkan kepada masyarakat luas atau pun diumumkan sebagai program kerja sama pemerintahan desa, oleh karena itu perlu keterbukaan atau transfaran dalam pembangunan desa.

Item Type: Thesis/Skripsi (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: cooperation, village governance, third parties
Subjects: 300 Sosial Science > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum
Contributors:
ContributionNameEmailNIDN/NIP
Pembimbing IPermai Yudi, S.H.,M.H--
Pembimbing IIQori Rizqiah H. Kalingga, S.H.,M.H--
Department: Ilmu Hukum
Depositing User: Friska Elsa Carolina
Date Deposited: 03 Mar 2021 07:16
Last Modified: 03 Mar 2021 07:16
URI: http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/id/eprint/1109

Actions (login required)

View Item View Item