TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA SEBAGAI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NO.: 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDIKASUS PUTUSAN NOMOR : 01/TIPIKOR/2013/PT.BDG)

KACARIBU, REGINA NATASYA, 1503010027 (2019) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA SEBAGAI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NO.: 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDIKASUS PUTUSAN NOMOR : 01/TIPIKOR/2013/PT.BDG). Skripsi thesis, UNIVERSITAS QUALITY.

	Text SAMPUL.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (503kB)
	Text ABSTRAK.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (341kB)
	Text BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (367kB)
	Text BAB II.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (6MB)
	Text BAB III-V.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution. Download (13MB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (918kB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada putusan Nomor : 01/TIPIKOR/2013/PT.Bdg dan upaya pengembalian kerugian negara sebagai hasil tindak pidana korupsi pada putusan Nomor : 01/TIPIKOR/2013/PT.Bdg. Pengaturan pemidanaan diatur dalam Undang-undang No.: 31 Tahun 1999 dalam Pasal 18. Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi juga menyebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembalian sebagiankerugian hasil korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi tidaklah menghapus tuntutan pidana sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-undang No.: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang No.: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No.: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Actions (login required)

View Item