TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN MPR SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945

SINAGA, CASMITRO, 1903010003 (2023) TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN MPR SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945. Skripsi thesis, UNIVERSITAS QUALITY.

	Text COVER-DAFTAR ISI SRISPI.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (632kB)
	Text ABSTRAK.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (112kB)
	Text BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (186kB)
	Text BAB II.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (305kB)
	Text BAB III-BAB V.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution. Download (708kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (144kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (705kB)

Abstract

Tujuan dari penelitiani ini adalah UUD 1945 sudah 4 kali diamandemen yang membuat MPR terimplikasi dalam amandemen tersebut, Dengan perubahan itu, MPR tidak lagi menetapkan garis-garis besar haluan negara, baik yang berbentuk GBHN maupun berupa peraturan perundang- undangan, serta tidak lagi memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, dengan adanya amandemen itu ada asas-asas yang sangat membatasi Kedudukan Dan Kewenangan MPR Sebelum Dan Sesudah Amandemen UUD 1945 dan dikaitkan dengan tanggapan dan tindakan MPR dalam hal adanya isu tentang perpanjangan masa jabatan Presiden , untuk mengetahui secara gamblang bagaimana tentang kedudukan dan kewenangan majelis permusyawaratan rakyat sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 dan implikasi amandemen itu terhadap kedudukan dan kewenangan lembaga permusyawaratan tersebut beserta bagaimana kedudukan MPR secara spesifik apakah sudah tepat atau tidak tepat khusunya sesudah amandemen UUD 1945. Jenis penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian atau disebut juga dengan (Library research), metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dan kesimpulan penelitian ditemukan bahwa, kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat pra dan pasca amandemen UUD 1945 yang sebelumnya merupakan lembaga tertinggi diubah menjadi lembaga tinggi negara yang sejajar dengan lembaga negara lainnya dan secara ringkas atau salah satu kewenangan majelis permusyawaratan rakyat pra dan pasca amandemen UUD 1945 yang sebelumnya menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan garis-garis besar dari pada haluan negara, serta mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi hanya menguba dan menetapkan UUD 1945, yang sebelumnya Majelis permusyawaratan rakyat yang memilih Presiden dan Wakil Presiden diubah menjadi rakyatlah yang memilih Presiden dan Wakil Presiden melalui pemilian umum. Kata Kunci : Tinjauan Hukum, Kedudukan dan Kewenangan MPR, Amandemen UUD 1945

Actions (login required)

View Item