TINJAUAN YURIDIS PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA

SEMBIRING, PERNANDO, 2003010006 (2024) TINJAUAN YURIDIS PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS QUALITY.

	Text SAMPUL PERNANDO.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (1MB)
	Text Abstrak-1.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (454kB)
	Text BAB 1.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (496kB)
	Text BAB II-1.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (506kB)
	Text Ill-V.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution. Download (558kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA-1.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (477kB)
	Text lampiran pernando.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (1MB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Tindak pidana terorisme di Indonesia merupakan ancaman serius terhadap keamanan dan stabilitas negara. Meskipun upaya pemberantasan telah dilakukan, namun terorisme tetap menjadi ancaman yang belum bisa diatasi sepenuhnya. Ancaman tersebut tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga melintasi batas-batas negara, mengingat karakteristiknya yang terorganisir dan lintas negara. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam pemberantasan terorisme menjadi sangat penting untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode library research yang menggunakan literatur sebagai sumber data. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dimana peneliti mendeskripsikan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum tentang tindak pidana terorisme di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, memberikan landasan yang kuat untuk menegakkan hukum dan memerangi tindak pidana terorisme. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya, seperti peningkatan kapasitas penegakan hukum melalui pelatihan dan sumber daya manusia, kerja sama internasional dalam pertukaran informasi, pencegahan radikalisasi, program deradikalisasi, pendidikan dan kesadaran masyarakat, serta pengawasan perbatasan. Implementasi upaya tersebut melibatkan langkah-langkah konkret seperti pelatihan, kerja sama internasional, program pencegahan radikalisasi, pendidikan masyarakat, dan pengawasan perbatasan

Actions (login required)

View Item